Kampanye Capres-Cawapres Sama Sekali Belum Menyentuh Program Pembangunan
Harian Press. Kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dianggap masih belum menyentuh visi, misi maupun program pembangunan. Seharusnya, untuk melahirkan pemimpin berkualitas dalam Pilpres, rakyat butuh perang gagasan dan program sesuai dengan visi dan misi yang diusung.
"Esensi dari masa kampanye adalah pembeberan visi misi dan program. Sayangnya persis dua bulan masa kampanye dimulai, visi misi dan program belum banyak dieksplore," kata Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin, dalam diskusi publik "Menakar Kebijakan Sistem pendidikan dan Hukum Paslon 2019", di Jakarta, Jumat (23/11).
Dirinya melihat, sepanjang masa kampanye ini, baik itu pasangan capres/cawapres maupun tim sukses justru menggembar-gemborkan visi, misi maupun program di luar konteks. Termasuk keluar dari visi, misi dan program yang diserahkan secara resmi ke KPU.
"Kalaupun ada yang bersifat program, begitu kita cek tidak ada di visi misi program yang diserahkan ke KPU," ucap Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu itu.
Dirinya mencontohkan, bagaimana tim sukses salah satu pasangan calon yang kini mengutarakan janji politik menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta. Program itu, begitu dicek sama sekali tidak ada dalam visi, misi maupun program pasangan capres/cawapres.
Begitu juga ketika ada tim sukses yang menyampaikan janji politik untuk melanjutkan program mobil Esemka, yang notabene juga sama sekali tidak ada dalam visi, misi dan program capres/cawapres.
"Yang jadi pegangan kita visi misi dan program cawapres, gaji guru Rp 20 juta tidak ada di visi misi program, begitu juga mobil Esemka juga tidak ada di visi misi program," ungkap Said.
Menurutnya, akan lebih berbobot jika pasangan capres mampu membeberkan rencana prioritas program pembangunan jika terpilih di Pilpres 2019. Rencana tersebut bisa dikemukakan secara tegas, namun lugas mulai dari satu tahun jika terpilih, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya.
"Capres maupun cawapres jangan sampaikan janji kampanye di luar visi misi dan program yang sudah disusunnya. Lebih baik jabarkan, apa program prioritas di tahun pertama, kedua dan seterusnya kepada masyarakat," ujarnya.
Akademisi Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota tim Sukses Prabowo-Sandi, Syawaludin mengakui, ada sejumlah janji kampanye di luar visi, misi maupun program yang disusun. Namun demikian, janji kampanye tersebut berangkat dari niat baik untuk mengubah keadaan masyarakat.
"Usulan gaji Rp 20 juta guru mungkin hanya improvisasi. Tapi semua itu tentunya berangkat dari niat baik," ucap Syawaludin.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga membeberkan apa yang sudah menjadi perhatian pasangan Prabowo-Sandi, utamanya dalam bidang hukum dan pendidikan.
"Di bidang hukum, adanya kriminalisasi jika berhadapan dengan penguasa, kedua masalah persekusi, pemerintah membiarkan ada konflik horisontal dan terkesan hanya berlaku para oposan," ucapnya.
Khusus di bidang pendidikan, pihaknya juga sudah sampaikan visi misi dan program prioritas pengangkatan guru honorer agar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Laura Sinaga dari LKBH Sedulur Jokowi, mengakui, sampai saat ini memang masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, utamanya dalam bidang pendidikan. Saat ini diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia agar tidak jauh tertinggal dari negara-negara lain.
"Pendidikan di Indonesia memang masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi upaya peningkatan masih terus dilakukan, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar," kata Laura Sinaga
"Esensi dari masa kampanye adalah pembeberan visi misi dan program. Sayangnya persis dua bulan masa kampanye dimulai, visi misi dan program belum banyak dieksplore," kata Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin, dalam diskusi publik "Menakar Kebijakan Sistem pendidikan dan Hukum Paslon 2019", di Jakarta, Jumat (23/11).
Dirinya melihat, sepanjang masa kampanye ini, baik itu pasangan capres/cawapres maupun tim sukses justru menggembar-gemborkan visi, misi maupun program di luar konteks. Termasuk keluar dari visi, misi dan program yang diserahkan secara resmi ke KPU.
"Kalaupun ada yang bersifat program, begitu kita cek tidak ada di visi misi program yang diserahkan ke KPU," ucap Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu itu.
Dirinya mencontohkan, bagaimana tim sukses salah satu pasangan calon yang kini mengutarakan janji politik menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta. Program itu, begitu dicek sama sekali tidak ada dalam visi, misi maupun program pasangan capres/cawapres.
Begitu juga ketika ada tim sukses yang menyampaikan janji politik untuk melanjutkan program mobil Esemka, yang notabene juga sama sekali tidak ada dalam visi, misi dan program capres/cawapres.
"Yang jadi pegangan kita visi misi dan program cawapres, gaji guru Rp 20 juta tidak ada di visi misi program, begitu juga mobil Esemka juga tidak ada di visi misi program," ungkap Said.
Menurutnya, akan lebih berbobot jika pasangan capres mampu membeberkan rencana prioritas program pembangunan jika terpilih di Pilpres 2019. Rencana tersebut bisa dikemukakan secara tegas, namun lugas mulai dari satu tahun jika terpilih, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya.
"Capres maupun cawapres jangan sampaikan janji kampanye di luar visi misi dan program yang sudah disusunnya. Lebih baik jabarkan, apa program prioritas di tahun pertama, kedua dan seterusnya kepada masyarakat," ujarnya.
Akademisi Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota tim Sukses Prabowo-Sandi, Syawaludin mengakui, ada sejumlah janji kampanye di luar visi, misi maupun program yang disusun. Namun demikian, janji kampanye tersebut berangkat dari niat baik untuk mengubah keadaan masyarakat.
"Usulan gaji Rp 20 juta guru mungkin hanya improvisasi. Tapi semua itu tentunya berangkat dari niat baik," ucap Syawaludin.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga membeberkan apa yang sudah menjadi perhatian pasangan Prabowo-Sandi, utamanya dalam bidang hukum dan pendidikan.
"Di bidang hukum, adanya kriminalisasi jika berhadapan dengan penguasa, kedua masalah persekusi, pemerintah membiarkan ada konflik horisontal dan terkesan hanya berlaku para oposan," ucapnya.
Khusus di bidang pendidikan, pihaknya juga sudah sampaikan visi misi dan program prioritas pengangkatan guru honorer agar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Laura Sinaga dari LKBH Sedulur Jokowi, mengakui, sampai saat ini memang masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, utamanya dalam bidang pendidikan. Saat ini diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia agar tidak jauh tertinggal dari negara-negara lain.
"Pendidikan di Indonesia memang masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi upaya peningkatan masih terus dilakukan, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar," kata Laura Sinaga
Komentar
Posting Komentar